PROFIL JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

SEJARAH JURUSAN

      Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Medan (Unimed) berkembang sejalan dengan perkembangan IKIP Medan. Sebelum IKIP Medan berstatus Institut sejajar dengan Universitas pada tahun 1965, Jurusan ini merupakan bagian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sumatera Utara (USU). Jurusan PP-Kn pada tahun 1960 diberi nama Jurusan Ilmu Kemasyarakatan yang diubah dari Jurusan Hukum. Seiring dengan perkembangan kurikulum di Sekolah maka tahun 1964 Jurusan Ilmu Kemasyarakatan berubah menjadi Jurusan Civics Hukum.

       Pada tahun 1971 pernah muncul isu tentang diperlukan atau tidaknya jurusan Civic Hukum ini. Asumsinya waktu itu adalah bahwa mata pelajaran PP-Kn disekolah dapat diampu oleh jurusan lain sehingga tidak memerlukan jurusan khusus. Isu itu menjadi keprihatinan jurusan-jurusan Civic Hukum dilembaga pendidikan tenaga kependidikan, sehingga tahun 1972 diselenggarakan Seminar Civic Education I di Tawangmangu. Seminar tentang Civic Education tersebut menghasilkan tentang perlunya Civic Hukum berdiri sebagai jurusan, dibawah naungan Fakultas Keguruan Ilmu Sosial (FKIS).

       Sejalan dengan orientasi dinamika pembangunan bangsa yang sangat memberikan perhatian besar terhadap pembangunan moral bangsa, jurusan Civic Hukum memiliki tugas yang spesifik yaitu sebagai pencetak guru-guru pendidikan moral di sekolah. Pada tahun 1975, nama jurusan Civic Hukum berubah menjadi jurusan PMP (Pendidikan Moral Pancasila). Perubahan nama ini dilakukan oleh semua jurusan  Civic Hukum yang ada di lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Nama jurusan PMP berlangsung hingga tahun 1981. Nama jurusan PMP berubah lagi menjadi jurusan PMP-KN (Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarga Negaraan) pada tahun 1982 hingga tahun 1991.

       Nama jurusan PMP-KN sejak tahun 1992, kemudian berubah menjadi jurusan PP-Kn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan). Perubahan ini didasarkan pada mainstream global tentang revitalisasi Civic Education. Jika pada masa jurusan PMP-KN orientasinya adalah moral pancasila, maka pada PP-Kn ini orientasinya adalah pembinaan warga negara yang baik (A Good Citizenship) dengan nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai value based-nya.

       Walaupun tejadi perubahan IKIP menjadi UNIMED melalui Kepmen Nomor : 141/O/2001 Tentang status Universitas Negeri Medan, Jurusan PPKn tidak mengalami perubahan nama yang spesifik. Hanya pada tahapan pelaksanaan aktifitas akademis, jurusan PPKn menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada. Penyesuaian tersebut berpatokan kepada visi dan misi yang diemban oleh UNIMED dengan peningkatan status tersebut serta perkembangan Kurikulum Pendidikan Nasional dan kebutuhan pasar.

       Sebagai Institusi yang memiliki wewenang menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan tujuan di atas, Jurusan PPKn telah mendapat predikat Akreditasi B sesuai dengan SK BAN Nomor: 002/BAN-PT/Ak-II/XII/1998, tanggal 22 Desember 1998. Akreditasi ini berhasil dipertahankan oleh Jurusan PPKn dengan tetap memiliki Akraditasi B sampai 09 Februari 2011 melalui SK BAN Nomor : 030/BAN-PT/Ak-IX/S1/II/2006. Selanjutnya Akreditasi B kembali dapat dipertahankan untuk periode sampai dengan 17 Juni 2016 melalui SK BAN PT No. 007/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011. Saat jurusan PPKn sedang dalam persiapan untuk proses akreditasi berikutnya.

 

VISI

Menjadi Jurusan yang unggul dan profesional dalam bidang pendidikan  Kewarganegaraan.

MISI
  1. Untuk mewujudkan visi tersebut, Jurusan PPKn mengusung sejumlah misi sebagai berikut:
  2. Menyelenggarakan Pendidikan Kewarganegaraan berbasis kependidikan, hukum, dan sosial politik kenegaraan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik dan pengembangan etos kewarganegaraan ;
  3. Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan, hukum, dan sosial-politik-kenegaraan;
  4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang Kewarganegaraan sesuai kebutuhan masyarakat;
  5. Melaksanakan kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan sumber daya manusia di bidang kependidikan, hukum, sosial-politik - kenegaraan;
TUJUAN

Tujuan  jurusan PPKn sebagai berikut:

  1. Menghasilkan sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  yang profesional dan memiliki kompetensi berbasis kependidikan, hukum, dan sosial-politik-kenegaraan.
  2. Menghasilkan laporan penelitian dalam bidang pendidikan, hukum, dan sosial-politik-kewarganegaraan;
  3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pembentukan warga negara Indonesia yang dapat diandalkan dalam hal kesadaran akan hukum, dan dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan politik dan ketatanegaraan;
  4. Menghasilkan kerjasama kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat dalam hal pengembangan pendidikan kewarganegaraan;.
PROFIL LULUSAN

Profil lulusan Jurusan PPKn adalah sarjana yang ahli dalam ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan fokus utama bidang ilmu civic education yang berbasis kepada rumpun kependidikan, hukum dan sosial politik kenegaraan.  Bidang ilmu ini kemudian dapat ditransformasikan kepada orang lain baik secara lisan maupun tulisan. Adapun profesi atau bidang keahlian yang dapat diisi oleh lulusan S1 PPKn adalah sebagai berikut:

  1. Guru PKn SMP/MTs dan SMA/MA/SMK
  2. Peneliti bidang civic education
  3. Paralegal (berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)
  4. Pegawai pemerintah bidang kesejahteraan masyarakat dan sosial
  5. Praktisi politik
  6. Jurnalis
  7. Penggiat NGO bidang pemberdayaan masyarakat, politik dan etika kenegaraan
  8. Penulis buku atau editor
 
Back to Top