PPKn

~ PPKn “Semakin Berilmu Semakin Bermoral”

Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Medan (Unimed) berkembang sejalan dengan perkembangan IKIP Medan. Sebelum IKIP Medan berstatus Institut sejajar dengan Universitas pada tahun 1965, Jurusan ini merupakan bagian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sumatera Utara (USU). Jurusan PP-Kn pada tahun 1960 diberi nama Jurusan Ilmu Kemasyarakatan yang diubah dari Jurusan Hukum. Seiring dengan perkembangan kurikulum di Sekolah maka tahun 1964 Jurusan Ilmu Kemasyarakatan berubah menjadi Jurusan Civics Hukum.

Pada tahun 1971 pernah muncul isu tentang diperlukan atau tidaknya jurusan Civic Hukum ini. Asumsinya waktu itu adalah bahwa mata pelajaran PP-Kn disekolah dapat diampu oleh jurusan lain sehingga tidak memerlukan jurusan khusus. Isu itu menjadi keprihatinan jurusan-jurusan Civic Hukum dilembaga pendidikan tenaga kependidikan, sehingga tahun 1972 diselenggarakan Seminar Civic Education I di Tawangmangu. Seminar tentang Civic Education tersebut menghasilkan tentang perlunya Civic Hukum berdiri sebagai jurusan, dibawah naungan Fakultas Keguruan Ilmu Sosial (FKIS).

Sejalan dengan orientasi dinamika pembangunan bangsa yang sangat memberikan perhatian besar terhadap pembangunan moral bangsa, jurusan Civic Hukum memiliki tugas yang spesifik yaitu sebagai pencetak guru-guru pendidikan moral di sekolah. Pada tahun 1975, nama jurusan Civic Hukum berubah menjadi jurusan PMP (Pendidikan Moral Pancasila). Perubahan nama ini dilakukan oleh semua jurusan Civic Hukum yang ada di lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Nama jurusan PMP berlangsung hingga tahun 1981. Nama jurusan PMP berubah lagi menjadi jurusan PMP-KN (Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarga Negaraan) pada tahun 1982 hingga tahun 1991.

Nama jurusan PMP-KN sejak tahun 1992, kemudian berubah menjadi jurusan PP-Kn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan). Perubahan ini didasarkan pada mainstream global tentang revitalisasi Civic Education. Jika pada masa jurusan PMPKN orientasinya adalah moral pancasila, maka pada PP-Kn ini orientasinya adalah pembinaan warga negara yang baik (A Good Citizenship) dengan nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai value based-nya. Walaupun tejadi perubahan IKIP menjadi UNIMED melalui Kepmen Nomor : 141/O/2001 Tentang status Universitas Negeri Medan, Jurusan PPKn tidak mengalami perubahan nama yang spesifik. Hanya pada tahapan pelaksanaan aktifitas akademis, jurusan PPKn menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada. Penyesuaian tersebut berpatokan kepada visi dan misi yang diemban oleh UNIMED dengan peningkatan status tersebut serta perkembangan Kurikulum Pendidikan Nasional dan kebutuhan pasar.

Sebagai Institusi yang memiliki wewenang menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan tujuan di atas, Jurusan PPKn telah mendapat predikat Akreditasi B sesuai dengan SK BAN Nomor: 002/BAN-PT/Ak-II/XII/1998, tanggal 22 Desember 1998. Akreditasi ini berhasil dipertahankan oleh Jurusan PPKn dengan tetap memiliki Akraditasi B sampai 09 Februari 2011 melalui SK BAN Nomor : 030/BAN-PT/AkIX/S1/II/2006. Selanjutnya Akreditasi B kembali dapat dipertahankan untuk periode sampai dengan 17 Juni 2016 melalui SK BAN PT No. 007/BAN PT/AkXIV/S1/VI/2011. Kemudian berdasarkan keputusan BAN-PT No. 1162/SK/BANPT/Akred/S/VII/2016 sejak 21 Juli 2016 PPKn terakreditasi A sampai dengan 21 Juli 2021. Terakhir melalui SK BAN PT No. 9588/SK/BAN-PT-/Ak-PPJ/S/VII/2021 Jurusan PPKn berhasil kembali memenuhi syarat peringkat untuk terakreditasi A sampai dengan 22 Juli 2026. Perkembangan terkini, Jurusan PPKn membutuhkan akselerasi kurikulum dengan pengembangan model kurikulum terkini seperti kurikulum OBE.

Pendidikan kewarganegaraan berlandaskan pada kepercayaan bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui upaya pendidikan adalah diraihnya keberhasilan dan terkembangkannya potensi setiap peserta didik (mahasiswa). Untuk mencapai tujuan pendidikan yang menyeluruh, sangat dibutuhkan kajian yang seksama tentang bagaimana mahasiswa sebenarnya belajar, suasana dan kultur pada lembaga riset yang dapat menjadi pijakan dalam mengembangkan praktek penelitian dan pengelolaan program penelitian yang secara khusus dapat memaksimalkan potensi peserta didik dan pada umumnya dapat meningkatkan produktivitas riset di bidang sosial politik kenegaraan (hukum, Politik dan civic).

Pendidikan mengacu pada asumsi bahwa pengetahuan dan keterampilan peserta didik berkembang melalui belajar (learning), berbuat (doing), dan berefleksi (reflecting). Selain itu, pendidikan merupakan suatu perbuatan yang secara moral memanusiakan manusia dalam membangun peradaban dan secara politik memperkuat integrasi sosial yang produktif dan konstruktif. Oleh karena itu, kurikulum Jurusan PPKn harus memuat adanya koherensi (integrasi) antara pembelajaran di kelas dengan praktek penelitian dalam situasi nyata di lembaga riset dan memperkuat keterkaitan tersebut melalui pengolahan semua balikan (feedback) yang diperoleh dari pengalaman praktek penelitian tersebut untuk menumbuh-kembangkan kualitas proses dan hasil pendidikan kewarganegaraan.

Selanjutnya, Pendidikan kewarganegaraan didasarkan pada keutuhan penguasaan peserta didik terhadap bidang akademik baik aspek teoretik maupun praktik penelitian dan disiplin ilmu sesuai bidangnya (content knowledge) serta perpaduan keduanya yang dilandasi oleh nilai-nilai religius, kebangsaaan, dan nilai-nilai kearifan lokal yang melekat pada falsafah hidup peserta didik. Pendidikan adalah hak segenap bangsa Indonesia (UUD 1945 padal 31 ayat 1).  Mahasiswa khususnya di Jurusan PPKn adalah warga negara Republik Indonesia yang ketika mengikuti suatu program pendidikan di Jurusan PPKn berhak untuk mendapat pelayanan pendidikan yang berkualitas sehingga nantinya dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas guna tercapainya tujuan negara dan cita-cita pendidikan, yakni “insan cerdas dan kompetitif”.

Mengacu pada pemikiran ini, maka pendekatan, strategi, metode, dan atau model pembelajaran apapun yang diimplementasikan dalam pelaksanan perkuliahan di Jurusan PPKn haruslah mencerminkan keteladanan sebagai individu yang mampu memfasilitas potensi peserta didik untuk berkembang agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Hal ini sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang telah diterjemahkan oleh Ki Hajar Dewantara dengan semboyan pendidikan: ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, tut wuri handayani. Artinya, mahasiswa Jurusan PPKn sebagai calon pendidik hendaknya terlatih untuk mampu memberi contoh dan mendemonstrasikan penguasaan ilmu-ilmu sosial politik kenegaraan yang luas dan terkini (update); kemudian mampu menerapkan berbagai metode mengajar yang berkontribusi bagi masyarakat, negara, dan lingkungan hidupnya. Penguasaan konsep-konsep kewarganegaraan yang didukung pengalaman melakukan berbagai keterampilan pengujian dalam sosial politik kenegaraan, melalui metode yang interaktif (dengan buku, sumber-sumber belajar yang luas, masyarakat, dan lingkungan) akan menumbuhkan keyakinan yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang pada gilirannya akan menumbuhkan sikap ilmiah yakni: 1) rasa ingin tahu (curiosity); 2) mendahulukan bukti-bukti (respect for evidence); 3) luwes dan fleksibel; 4) merefleksi secara kritis (critical reflection); dan 5) sensitif terhadap perubahan lingkungan dan kehidupan (sensitivity for living things). Hal ini sesuai dengan prinsip belajar yang dikemukakan oleh UNESCO, yakni: learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together

Visi :

Menjadi Jurusan yang unggul dan profesional dalam bidang pendidikan Kewarganegaraan

Misi :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Kewarganegaraan berbasis kependidikan, hukum, dan sosial politik kenegaraan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik dan pengembangan etos kewarganegaraan ;
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan, hukum, dan sosial-politikkenegaraan;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang Kewarganegaraan sesuai kebutuhan masyarakat;
4. Melaksanakan kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan sumber daya manusia di bidang kependidikan, hukum, sosial-politik – kenegaraan

1. Menghasilkan sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang profesional dan memiliki kompetensi berbasis kependidikan, hukum, dan sosialpolitik-kenegaraan.
2. Menghasilkan laporan penelitian dalam bidang pendidikan, hukum, dan sosialpolitik-kewarganegaraan;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pembentukan warga negara Indonesia yang dapat diandalkan dalam hal kesadaran akan hukum, dan dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan politik dan ketatanegaraan;
4. Menghasilkan kerjasama kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat dalam hal pengembangan pendidikan kewarganegaraan

Workshop Karya Tulis Ilmiah, Jumat, 11 November 2022, Digilib Lt. 4 UNIMED.

KAUM (Kegiatan Aksi Untuk Manusia), Selasa, 27 Desember 2022, Serdang Berdagai.

Pengabdian Kepada Masyarakat, Jumat-Minggu, 3-5 Februari 2023, Desa Namu Sira-sira, Langkat.

Donor Darah, Rabu, 17 Mei 2023, Fakultas Ilmu Sosial, UNIMED.

Kunjungan Sosial ke Sangar Anak Sungai Deli, Minggu, 11 Juni 2023, Medan Maimun, Kota Medan

1. Telah Terakreditasi A sejak 21 Juli 2021
2. 6% Dosen Tetap Yang Mengampu Perkuliahan Sudah Bergelar Doktor
3. Memiliki laboratorium Pancasila
4. Profil Pekerjaan Alumni
5. Memiliki Jaringan Kerjasama Antar Prodi PPKn Se-Indonesia
6. Menjadi Sekretariat Asosiasi Profesi AP3KnI Wilayah Sumatera Utara

PRESTASI MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 

FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MEDAN